MITRANEWS, Bekasi. – Peluncuran buku yang berjudul Islam Ala Prabowo, Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam menarik perhatian publik, bukan hanya karena sosok yang menjadi objek pembahasannya, tetapi juga karena konteks politik Indonesia yang mulai bergerak menuju Pemilu 2029. Buku tersebut diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 26 Agustus 2025 yang digagas oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH. Anwar Iskandar.
Secara resmi, buku ini disebut sebagai bagian dari literasi keagamaan sekaligus upaya memperkenalkan sisi keislaman dan kepedulian sosial Presiden Prabowo. Namun, politik tidak pernah hanya berbicara tentang apa yang tertulis secara resmi. Judul buku Islam Ala Prabowo sendiri sudah menghadirkan sebuah framing. Prabowo tidak sekadar ditempatkan sebagai seorang presiden atau politisi, tetapi sebagai tokoh yang perilaku dan kepemimpinannya dibaca melalui perspektif Islam. Di dalamnya, sejumlah tema seperti spiritualitas, kepemimpinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, perdamaian dan Palestina dikaitkan dengan sosok Prabowo.
Dengan demikian, buku tersebut sekaligus membangun sebuah narasi tentang karakter keislaman seorang pemimpin nasional. Apakah ini berarti buku tersebut sengaja dipersiapkan untuk menghadapi Pilpres 2029? Belum ada bukti kuat untuk menyimpulkan demikian. Tidak ada pernyataan resmi bahwa buku ini merupakan bagian dari strategi kampanye atau pencalonan politik 2029. Tetapi dari perspektif komunikasi politik, buku tersebut tetap memiliki nilai strategis. Sebuah buku dapat menjadi alat political branding, yaitu membentuk persepsi publik terhadap seorang tokoh. Apalagi agama memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi menarik. Jika tujuan utamanya adalah literasi keagamaan, mengapa yang dipilih adalah tema Islam Ala Prabowo? Mengapa bukan tema yang lebih umum seperti Islam dan kepemimpinan nasional? Pertanyaan semacam ini tentu sah diajukan, tanpa harus langsung menuduh adanya kepentingan politik. Sebab, sebuah karya bisa memiliki tujuan keagamaan sekaligus mempunyai dampak politik. Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan.
Menjelang 2029, yang paling penting bukan buru-buru menyebut buku ini sebagai alat kampanye, melainkan melihat bagaimana narasi tentang Prabowo terus dibangun. Politik modern tidak hanya berlangsung melalui baliho, pidato dan kampanye. Ia juga hadir melalui buku, simbol, narasi keagamaan dan pembentukan citra seorang pemimpin. Karena itu, Islam Ala Prabowo layak dibaca bukan hanya dari apa yang dikatakan buku tersebut, tetapi juga dari konteks mengapa buku itu hadir, siapa yang menggagasnya, siapa yang menulis, siapa yang menerbitkan, dan bagaimana narasi tersebut berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, publiklah yang harus menilai. Apakah buku ini semata-mata upaya memperkenalkan sisi keislaman Prabowo, atau merupakan bagian dari proses panjang membangun citra politik menuju 2029? Jawabannya mungkin belum terlihat sekarang. Tetapi satu hal jelas: ketika agama, tokoh politik dan narasi kepemimpinan dipertemukan dalam sebuah buku, ia tidak lagi hanya menjadi persoalan literasi. Ia juga menjadi fenomena sosial-politik yang menarik untuk dicermati.
Imam Setiadi
