MITRANEWS, Bekasi, – DPP Asmen menggelar Focus Group Discussion dengan tema _“Reformasi Partai Politik untuk Indonesia Maju”_. Kegiatan ini menghadirkan 3 akademisi senior sebagai narasumber: Prof Dr TB Massa Jaffar, MA, Prof Dr Abdullah Puteh, MM, dan Prof Dr Risman Pasaribu. (29/7/2026)
FGD ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret agar partai politik kembali ke fungsi utamanya sesuai UU No. 2 Tahun 2011, yaitu sebagai lembaga pendidikan politik.
Pendidikan Politik Partai Harus Turun ke Masyarakat
Dalam diskusi, para peserta menyoroti bahwa saat ini banyak partai hanya aktif 5 tahun sekali menjelang pemilu. Padahal pendidikan politik harus berjalan terus-menerus.
“Partai tidak boleh hanya jadi mesin pemilu. Harus ada Sekolah Kader Terbuka seperti ‘Ngopi Bareng Kebijakan’, kampanye isu bukan kampanye orang, dan media partai yang mendidik masyarakat dengan bahasa sederhana,” ujar salah satu pemantik diskusi.
Tujuannya jelas: menciptakan pemilih rasional, menekan golput, dan membangun masyarakat yang berani menagih janji politik.
Profesor/Akademisi Harus Masuk ke Ruang Kebijakan
Sesi kedua membahas peran akademisi di politik. Para narasumber sepakat menyebut profesor sebagai “GPS” partai dan negara agar kebijakan tidak ngawur dan berbasis data.
Ada 3 jalur yang didorong:
1. Jalur Kebijakan: Setiap fraksi dan DPP parpol wajib punya Dewan Pakar dari kalangan profesor untuk mengkaji RUU dan Perda.
2. Jalur Kader: Partai harus membuka ruang rekrutmen untuk akademisi agar bisa maju jadi legislator dan eksekutif dengan integritas.
3. Jalur Eksternal: Akademisi melalui kampus, lembaga riset, dan ormas seperti Asmen berfungsi sebagai think tank dan pengawas kebijakan.
“Politik kita harus bicara solusi: kemiskinan, pendidikan, hilirisasi, dan iklim. Itu semua butuh kepala yang terlatih riset,” tegas salah satu narasumber.
FGD ASMEN menyimpulkan bahwa reformasi partai politik hanya bisa terjadi jika dua hal bertemu: Partai wajib turun mengajar ke masyarakat, dan Akademisi wajib masuk ke ruang pengambilan keputusan. Jika ini dijalankan, maka Indonesia Maju 2045 bukan sekadar slogan.
Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPP Asmen akademisi, aktivis, dan pemuda. Hasil FGD ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada publik serta pemangku kebijakan. (Red)
