Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak

0
17

JAKARTA – MITRANEWS : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat program pemberdayaan perempuan dan anak. Surat edaran yang ditandatangani Mendagri Prof. H. M. Tito Karnavian Ph.D., dikeluarkan tanggal 28 Januari 2020 bernomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan nomor 460/812/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Perihal telah dikeluarkannya surat edaran itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Minggu (2/02/2020) mengatakan, surat edaran itu merupakan bentuk komitmen Kemendagri mendukung Kementerian PPA. “Ini bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPA,” kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, upaya tersebut harus didukung secara nasional termasuk oleh Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kemendagri sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator dalam pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh usaha tersebut.

“Di antaranya dengan memberikan arahan kepada Pemda, agar Pemda menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari APBD. Di daerah juga harus dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak,” kata Bahtiar.

Di samping itu, SE tersebut, kata Bahtiar, juga sebagai bentuk respon cepat Kemendagri dalam melaksanakan arahan Presiden dan mendukung upaya Kementerian PPA. 

Bahtiar menekankan, menyoal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melibatkan banyak pihak. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah harus bergerak bersama.

“Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan bahkan hingga tingkat dusun, kampung, RW dan RT. Selain itu, perlu dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, cendekiawan dan pemuda, juga dukungan pers/media, termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sesuai tugas Kemendagri dalam melakukan Binwas (pembinaan dan pengawasan) kepada Pemda, maka Kemendagri, pertama, mengarahkan Pemda agar ada unit kerja SKPD yang melayani hal tersebut, kedua, ada program Pemda terkait program tersebut, ketiga, ada anggaran di tingkat Pemda dan keempat, seluruh aparat Pemda diminta untuk mendukung upaya PPA tersebut.

Dijelaskan Bahtiar, Mendagri meminta agar seluruh Pemda mendukung berbagai upaya pemberdayaan dan perlindungan anak. Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden 5 tahun ke depan.

“SDM perempuan dan anak harus dilindungi, selain bentuk perlindungan hukum dan HAM kepada perempuan dan anak, juga sebagai bentuk proteksi terhadap perempuan dan anak sebagai aset utama dan sumber daya utama menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Suatu bangsa akan punah secara perlahan, jika kaum perempuan dan anak di negara tersebut tak terlindungi keberlangsungan hidupnya. Jadi ikhtiar tersebut wajib diupayakan secara serius bersama seluruh pihak,” pungkas Bahtiar. (*)

Sunber:

Puspen Kemendagri

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here