Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikkan BPJS

0
65

JAKARTA – MITRANEWS : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta pemerintah membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebelumnya, iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rp. 23.000,- untuk PBPU/Kelas III dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp.55.000,- dan kepesertaan kelas I sebesar Rp. 80.000,- Jika naik 100 persen maka iuran untuk PBPU/Kelas III menjadi Rp. 46.000,- untuk kelas II menjadi Rp. 110.000,- untuk kelas I Rp. 160.000,-

Anggota FKS DPR RI, H. Hidayatullah, SE meminta pemerintah untuk membatalkan  rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Menurutnya, bila BPJS dinaikkan dampaknya akan dirasakan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. “Ini akan berdampak bagi masyarakat yang ekonomi lemah. Ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit, seharusnya pemerintah peka terhadap hal ini,” kata penggiat ekonomi syariah ini.

Hidayatullah menilai, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanyalah tambal sulam yang cenderung memberatkan masyarakat. “Mereka adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Contohnya tukang ojek, sopir angkot, pedagang keliling, pengacara/advokat, artis dan lainnya. Kelompok inilah paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, kelompok ini sangat berjasa dalam memacu perekonomian, golongan ini ditenggarai paling banyak menunggak  iuran, karena iklim usaha yang tidak kondusif,”  ujar Hidayatullah lagi.

Ditanya lebih lanjut tentang Perpres No. 75/2019 Hidayatullah mengatakan, masih ada waktu dua bulan bagi Presiden untuk mengubah keputusannya. Menkes yang baru dr. Terawan bersama mitranya DJSN dan BPJS Kesehatan dapat menghitung  ulang secara jernih kebijakan ini. Tentu saja dengan memperhatikan berbagai variable terkait, antara lain dukungan fasilitas kesehatan, SDM, kemampuan peserta, hitungan aktuaria, dan yang tidak kalah penting variabel kebijakan sektor lain yang berdampak  pada daya beli dan pendapatan mereka yang kategori mandiri. (*)

Reporter:

A Azis

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here