UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terancam Batal, Turunannya Belum Tuntas Dibahas

0
20

JAKARTA, MITRANEWS – Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terancam batal karena 10 aturan turuannya sesuai amanat UU tersebut belum juga tuntas dibahas. Padahal berdasarkan pasal 105 UU tersebut mengatur bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus sudah terbit aturan turunannya, maka bila melebihi batas waktu tersebut UU itu terancam batal. Minimal akan ada sepuluh (10) aturan turunan yang akan menjadi payung hukum tentang pelaksanaan operasional jasa konstruksi diantaranya tiga (3) Peraturan Pemerintah, lima (2) Peraturan Presiden dan dua (5) Peraturan Menteri.

Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia Bachtiar R. Ujung menilai semua draft turunan UU tersebut yang kini sedang disosialisasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terasa masih timpang dan cenderung merugikan asosiasi yang selama ini telah aktif berinvestasi melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi.

 “Regulator harus membuat Daftar Inventaris Masalah akan potensi terjadinya dampak dalam sebuah rancangan kebijakan sebelum disosialisasikan. Kementerian PUPR harus menjalankan fungsinya sebagai Pembina Konstruksi dan Asosiasi,” ujar Bachtiar di Jakarta, Selasa (10/10/2019).

Menurut Bachtiar, aturan hukum tidak boleh diberlakukan surut namun jika dipaksakan tentu akan terjadi penzoliman terhadap asosiasi yang sudah menjalankan fungsi dan tugas selama ini. “Sebaiknya Kementerian PUPR sebagai Pembina Jasa Konstruksi memberikan tenggang waktu atau masa transisi kepada asosiasi untuk mempersiapkan diri,” kata Bachtiar lagi.

Solusinya, menurut Bachtiar, adalah dengan memberikan masa transis/tenggang waktu dan Kementerian PUPR dapat membuat aturan peralihan sehingga asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari kementerian PUPR dan yang sudah menjadi kelompok unsur sesuai peraturan sebelum terbitnya Permen yang baru dan dianggap sudah memenuhi ketentuan dan disamakan dengan yang telah terakreditasi.

Juga kiranya dapat diberikan ruang yang lebih kepada asosiasi yang belum menjadi unsur untuk dapat berkomunikasi dua arah. Bahkan bisa dibuat dialog publik karena hal ini melibatkan masyarakat dan industri konstruksi secara luas bukan hanya pada tatanan pusat saja. “Hal tersebut dapat memberikan rasa keadilan serta azas keterbukaan publik,” ucap Bachtiar lagi.

Sebagaimana diketahui, bahwa sampai saat ini pemerintah (Kementerian PUPR) belum menerbitkan aturan turunan sesuai amant UU No. 2 tahun 2017 tersebut.

Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, saat ini pihaknya sedang bekerja keras menggodok sepuluh (10) payung hukum turunan agar UU No.2 tahun 2017 itu bisa efektif dilaksanakan. “Targetnya, akhir tahun ini harus sudah selesai,” kata Syarif.

Menurutnya, PUPR sedang menyiapkan mekanisme mengejar ketertinggalan ini dengan mulai memberikan pelatihan, sosialisasi dan sertifikasi. Kita targetkan tiga juta tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat pada tahun 2019 ini. (*)

Sumber:

Pressreleasse LPJK

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here