Mitranews.co.id , Jakarta – Tim Kompolnas RI yang dipimpin oleh Anggotanya, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., didampingi Kompol Mardonna Lamtio, S.Pd, M.M dan Mas’udi, S.AB., M.AP dari Sekretariat Kompolnas melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan
Persiapan Pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Bengkulu sekaligus pemantauan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu pada Senin, 20/05/2024.
Tim Kompolnas menerima Paparan Rencana PAM Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu yang dipimpin Wakapolda, Brigjen Pol Drs. Agus Salim dibersamai para PJU mulai Irwasda Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah, S.IK, M.M, Karo SDM Kombes Pol Achmad Muchtarom, S.Sos, M.H, AKBP Hendri Kabag Binops Biro Ops, Dirsabhara Kombes Pol Rahmad Hidayat, SS, Dirkrimum Kombes Pol Fahmi Arifrianto, SH, S.IK, MH, M.Si, Dirintelkam Kombes Pol Dcky Hendarsono, S.IK, M.Si, Karorena Kombes Pol Widaryanto hingga Kabid Humas Kombes Pol Anuardi, S.IK, M.Si, CPHR.
Harapan Polda bahwa peserta didik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang nantinya diproyeksikan sebagai wujud penguatan anggota Polisi di Polda Bengkulu diperbanyak.
“Kami berharap untuk penguatan SDM Polda ada kebijakan penambahan setiap tahunnya terhadap peserta didik dimana saat ini terdapat 170 siswa. Bahwa SPN kami bisa menampung 300 siswa yang nantinya dari kuota bintara tersebut bisa diproyeksikan pada penempatan di seluruh wilayah hukum Polda Bengkulu”, harapannya.
Sementara itu, selaku Anggota Kompolnas, Mohammad Dawam mengapresiasi tinggi model pendekatan Dirkrimum Polda yang lebih mengutamakan pendekatan pencegahan tindak pidana pemilu dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi hukum kepemiluan kepada masyarakat.
“Model pencegahan kejahatan disuatu area lebih diutamakan dari penindakan kejahatan adalah salah satu ciri model Kepolisian Modern.
Oleh karenanya saya perlu memberi apresiasi tinggi atas hal tersebut,” terangnya.
Tak luput, Dirintelkam juga menyoroti potensi konflik sosial kepemiluan terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) diwilayah tapal batas di beberapa Kabupaten yang ada di Bengkulu agar hal tersebut perlu dicari jalan keluarnya agar nantinya tidak terjadi perselisihan horizontal berkepanjangan pasca Pilkada.
“Sebab peta potensi konflik sosial dimasyarakat bawah terasa betul akibat sengketa Pilkada lebih tajam dibanding sengketa Pilpres yang hanya terkonsentrasi kepada para elit yang berkonflik,” terangya.
Sementara itu persiapan Polda dalam pengamanan Pilkada telah mempersiapkan perencanaan dini mulai Rapat Persiapan, Kegiatan Latihan, Pemantauan Kegiatan Setiap Tahapan, Rencana Penunjukan Anggota yang terlibat pada Pengamanan, Rencana Persiapan Gakkumdu hingga Rencana Evaluasi.
Dalam pertemuan ini, Mohammad Dawam wakil Kompolas dari unsur Tokoh Masyarakat juga mengharapkan bahwa dalam konteks persiapan Pengamanan Pilkada serentak 2024 di Bengkulu ini agar tak hentinya terus dilakukan peningkatan kualitas koordinasi, dan komunikasi antar kelembagaan kepada seluruh pemangku kebijakan kepemiluan mulai dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, PTUN maupun PT TUN, Komisi Penyiaran Daerah hingga Komisi Informasi Provinsi perlu diajak secara sinergis, kolaboratif guna mengupayakan Pilkada serentak di Bengkulu yang aman, damai dan kondusif.
