Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Mulai Diproses untuk 12,5 Juta KPM, Pencairan Dilakukan Bertahap

MitraNews
Oplus_131072

MITRANEWS, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai proses penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4 tahun 2026. Penyaluran termin terakhir tahun ini yang mencakup alokasi periode Oktober, November, dan Desember tersebut mulai diproses pada November 2026 menyusul terbitnya surat perintah penyaluran tertanggal 10 November 2026.

Meski proses administrasi telah berjalan, Kemensos memastikan belum ada satu tanggal pencairan yang berlaku serentak secara nasional. Dana bantuan disalurkan secara bertahap dan waktunya dapat berbeda di tiap daerah maupun antarbank penyalur.

Pada gelombang pertama ini, Kemensos memproses anggaran untuk total 12.584.052 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut terdiri atas 10.021.169 KPM penerima BPNT (Program Sembako) dan 2.562.883 KPM penerima PKH.

Beda Status SI dan Saldo Masuk

Berdasarkan pemantauan pada sistem SIKS-NG, proses administrasi pembayaran di empat bank penyalur Himbara—yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BSI (serta BTN di sejumlah wilayah)—masih terus berlangsung dengan acuan tanggal Standing Instruction (SI) per 2 November 2026.

Baca Juga:  Wali Nagari Situmbuk Hadiri Festival Kuliner Luhak Nan Tuo, Dukung Penuh Perantau Situmbuak Saiyo Padang

Sebagian besar penerima gelombang pertama, yakni sekitar 10 juta KPM BPNT dan 2 juta KPM PKH, terpantau sudah berstatus SI. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa status Surat Perintah Membayar (SPM) maupun SI belum menjadi jaminan saldo sudah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana baru dapat ditarik setelah pihak bank menyelesaikan proses pemindahbukuan secara bertahap.

Pencairan yang tidak serentak ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari banyaknya jumlah rekening penerima yang diproses, perbedaan antrean sistem di masing-masing bank penyalur, hingga proses pemadanan data. Sebelum dana ditransfer, rekening KKS harus lolos verifikasi dan sinkronisasi dengan data kependudukan Dukcapil serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan BPS per 10 Juli 2026.

Rincian Nominal dan Aturan Pencairan

Penerima bansos Tahap 4 merupakan keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 (40 persen kelompok terbawah) pada DTSEN. Kemensos menegaskan bahwa penerima pada Tahap 3 tidak otomatis kembali menerima bantuan di Tahap 4 apabila dalam pemutakhiran data terbaru ditemukan ketidaksesuaian atau berstatus exclude.

Untuk alokasi tiga bulan sekaligus pada Tahap 4 ini, rincian nominal bantuan yang diterima KPM adalah sebagai berikut:

  • BPNT (Program Sembako): Rp600.000 per KPM (akumulasi Rp200.000 per bulan).
  • PKH Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000
  • PKH Anak Usia Dini (0–6 tahun): Rp750.000
  • PKH Siswa SD: Rp225.000
  • PKH Siswa SMP: Rp375.000
  • PKH Siswa SMA: Rp500.000
  • PKH Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
  • PKH Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000
  • PKH Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp2.700.000
Baca Juga:  Presiden Prabowo Bentuk Pansel ADK OJK, Purbaya Ditunjuk sebagai Ketua

Berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, dana bantuan diproyeksikan mulai masuk ke rekening KKS secara bertahap pada pertengahan November hingga Desember 2026. Sesuai ketentuan surat edaran Kemensos, saldo bantuan yang telah masuk wajib segera dimanfaatkan atau dicairkan dalam batas waktu maksimal 30 hari sejak dana ditransfer oleh bank penyalur.

Masyarakat diimbau untuk mengecek status kepesertaan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Cek Bansos, serta mewaspadai tautan palsu maupun praktik percaloan yang meminta kode OTP atau pungutan biaya.

Penulis: Puryono