MITRANEWS, – Jakarta. Perdagangan karbon dinilai sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia. Meski demikian, implementasi pasar karbon nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya pemahaman publik, standarisasi mekanisme, hingga aspek pengawasan yang dinilai perlu diperkuat.
Isu tersebut mengemuka dalam Metro TV Green Summit 2026 bertajuk Accelerating Indonesia’s Green Transition yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, serta pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau, termasuk pengembangan pasar karbon.
Indonesia disebut memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, khususnya dari sektor kehutanan dan ekosistem alam yang luas. Namun, karakter karbon yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat secara langsung membuat mekanisme pasar karbon kerap dianggap rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patiyaja, menilai perdagangan karbon sebagai instrumen yang menarik dan menjanjikan, namun belum dipahami secara merata. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah membangun literasi publik agar pasar karbon tidak hanya menjadi agenda elit, tetapi dapat dipahami dan dimanfaatkan secara luas.
“Perdagangan karbon ini potensinya besar, tetapi karena sifatnya abstrak, banyak pihak yang masih bingung. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas, standar yang kuat, serta sistem pengawasan yang transparan,” ujar Bambang dalam forum tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah mulai mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat implementasi pasar karbon nasional, termasuk penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. DPR, kata dia, mendorong agar kebijakan pasar karbon tidak hanya berorientasi pada target emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Metro TV Green Summit 2026 sendiri menjadi ruang diskusi strategis untuk menegaskan bahwa transisi hijau bukan sekadar komitmen global, melainkan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan kebijakan, infrastruktur, serta pemahaman publik yang komprehensif.(Imam)
(Sumber Metro TV)
