Ketua PTI Sumut Minta Pemerintah Tegas Mengatur Tata Niaga Komoditi Pertanian

0
179

MEDAN – MITRANEWS : Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI) Sumatera Utara Muhammad Fadly, SP, MSi meminta agar pemerintah tegas mengatur tata niaga komoditas pertanian agar petani mendapatkan penghasilan yang signifikan atas harga komoditi pertanian yang dihasilkannya. Hal itu dikatakan Muhammad Fadly kepada Mitranews, Sabtu (25/04/2020).
Menurut Fadly, selama ini tingginya harga komoditi pangan ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi peningkatan pendapatan petani. Hal itu tentu sangat menyedihkan karena pemerintah tidak mampu mengatur keimbangan permintaan dan penawaran komoditi pangan.
“Seharusnya pemerintah bisa tegas mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran atau tana niaga komoditi pangan nasional sehingga tingginya harga komoditi pangan bisa berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Sedangkan harga komoditi sedang tinggi saja tidak signifikan dengan pendapatan petani, apalagi jika harga sedang turun, yang menjerit itu ya petani,” kata Muhammad Fadly lagi.
Sebagai contoh, menurut Fadly ketika harga ayam potong di berbagai daerah terjadi penurunan harga maka yang mengalami kerugian itu adalah peternak. Semestinya petani atau sebagai produsen penghasil komoditi pangan strategis harus dapat memperoleh keuntungan yang baik dari setiap komoditi yang dihasilkan. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga agar setiap komoditi pangan strategis jangan sampai turun harga.
Menurut Fadly, jika terjadi kenaikan harga beberapa komoditi pangan strategis, pemerintah harus melakukan beberapa hal-hal ini: mengevaluasi tata niaga komoditas pertanian, menindak tegas pedagang nakal, memberi dukungan input produksi kepada petani misalnya subsidi pupuk, menjamin keamanan distribusi produk pertanian dari lokasi produksi hingga ke konsumen dengan cara menindak pelaku pungli di jalanan dan pungutan lain yang tidak menjadi pendapatan negara, memperbaiki jalan usaha tani dan akses jalan dari lokasi produksi produk hingga kepada lokasi tujuan penjualan, memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani tentang Good Agriculture Practice (GAP) atau tata cara budidaya yang baik dan benar, memberikan jaminan pasar dan harga yang baik.
“Jika poin-poin di atas dapat dilakukan pemerintah maka hal itu bisa menjadi solusi dan dapat berpihak terhadap peningkatan pendapatan para petani di tanah air, khususnya para petani tanaman pangan dan hortikultura,” kata Fadly lagi. (*)

Reporter:
An Jambak
Editor:
Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here