Masyarakat Bangun Purba Keluhkan Dampak Kenaikan BPJS dan TDL

0
110

DELISERDANG – MITRANEWS : Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deliserdang mengeluhkan dampak kenaikan iyuran BPJS dan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta kesulitan lapangan kerja kepada Anggota  DPR RI H. Hidayatullah, SE pada acara tatap muka dalam rangka reses, Selasa (24/12/2019). Seorang ibu yang hadir pada acara tatap muka itu menyampaikan keluhannya dan memimta pemerintah agar mempunyai empati atas kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini.

Mendengar keluhan itu, anggota DPR RI H. Hidayatullah, SE betul-betul terpukul dan terperangah ketika ibu itu menyampaikan keluh kesahnya atas naiknya iyuran BPJS dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Tatap muka itu dilaksanakan dalam rang masa reses Hidayatullah sebagai Anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat konstituennya.

“Bisa ngak Bapak menyampaikan kepada Menteri atau Presiden agar tidak menaikkan iyuran BPJS dan TDL. Apalagi lapangan kerja juga sulit. Bagi kami rakyat kecil ini, hal itu sangat menyakitkan sekali la Pak. Bayangkan Pak, anak kami enam orang, ditambah lagi kami berdua suami istri, jadi delapan orang yang harus dibayar tiap bulan. Sedang tak naik saja kami sudah susah, apalagi dinaikkan, tambah susahlah kami ini,” kata ibu itu.

Menjawab pertanyaan ibu itu, Hidayatullah berjanji akan menyampaikannya ke pemerintah pusat agar tidak membuat kebijakan sesuka hati dan menyengsarakan rakyat. “Saya akan sampaikan kepada pemerintah agar tidak lagi membuat kebijakan yang membebani rakyat. Kita berharap ke depan, pemerintah mempunyai empati terhadap kondis  rakyat saat ini,” kata Hidayatullah lagi.

Dalam  pertemuan  tersebut Hidayatullah menyampaikan tugasnya di Komisi XI DPR RI. “Dalam masa tugas 2020 sampai 2024 sudah disetujui untuk membahas 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah masuk Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas). Tahun 2020 kita prioritaskan 50 RUU akan dibahas dan dituntaskan menjadi Undang-Undang,” kata Hidayatullah.

Diantara RUU yang prioritas dibahas adalah:

  1. RUU tentang Perlindungan  Tokoh  Agama.
  2. RUU tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pusat  dan Pemerintah  Daerrah.
  3. RUU tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor 21 tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK). (*)

Reporter:

Abdul Aziz

Editor:

Harun AR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here