Irjen Martuani Sormin Jabat Plt. Gubsu Gantikan Tengku Erry

0
361
Irjen Martuani Sormin ketika masih menjabat Kapolda Papua Barat dan masih berpangkat Brigjen.

MEDAN—Irjen Martuani Sormin dipersiapkan akan menjadi Pelaksana Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi yang akan mengakhiri masa jabatannya bulan Juni 2018 mendatang. Martuani sormin saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul kepada  pers usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapin) Polri 2018 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selanan, Kamis (25/1).

“Tadi dalam pengarahannya Waka Polri Komjen Syarifuddin telah menyampaikan hal itu. Ada dua perwira tinggi Polri aktif yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatra Utara,” kata Martinus sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Selain Sormin, Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan juga akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat.

Namun Martinus mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi Marinus menegaskan  pada tahun 2016 lalu juga ada Pati Polri yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sementara yakni Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator bidang Poltik, Hukum dan, Keamanan (Kemenko Polhukam) Irjen Carlo Brix Tewu yang menjabat Plt. Gubernur Sulawesi Barat.

Kritik Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri menunjuk petinggi Polri aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah.

“Ini menurut saya akan menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/1). Menurut Fadli Zon,  kemendagri seharusnya menunjuk pejabat di internal atau Sekretaris Daerah jika ada kepala daerah yang tidak dapat menjalan tugasnya karena suatu hal.

 

Langkah menunjuk kalangan sipil, kata Fadli, untuk menghindari konflik kepentingan. Apalagi, kedua jenderal itu akan menjadi Plt. Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar Pilkada.
“Apalagi pemilihan gubernur di dua provinsi itu diikuti juga oleh calon yang berlatar purnawirawan baik dari TNI maupun Polri,” kata Fadli lagi.
Atas fakta tersebut, ia khawatir publik akan meragukan independensi Polri di Pilkada Jabar dan Sumut jika Plt. Gubernur di daerah itu berlatar jenderal kepolisian. “Jadi penunjukan jenderal polisi aktif ini menurut saya sangat aneh dan patut dipertanyakan. Segera, harusnya itu direvisi saja,” ujar Fadli.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menyatakan tidak sepakat jika penunjukan dua jenderal polisi menjadi Plt Gubernur dilatari faktor kerawanan keamanan. “Saya kira logikanya itu harus diselaraskan, ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt Gubernur. Plt Gubernur adalah menjalankan pemerintahan,” ujar Fadli. (*)

 

Sumber:

CNNIndonesia

 

Editor:

Harun AR

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here